Berita

Kementerian PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) terus mendorong terwujudnya Kota Cerdas Berkelanjutan salah satunya melalui pengembangan Kota Kompak Cerdas. Pengembangan kota kompak cerdas merupakan amanat RPJMN buku III tahun 2015 – 2019 tentang pembangunan kota kompak dan vertikal yang juga merupakan implementasi dari standar kota cerdas berkelanjutan yang disusun BPIW. Demikian disampaikan Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan saat membuka acara Seminar Pengembangan Kota Kompak Cerdas, Rabu (23/11).   Lebih lanjut Rido menyatakan sebuah kota memiliki peran internal dan eksternal, dimana harus mampu melayani kebutuhan masyarakat dalam kota tersebut dan memiliki kemampuan sistem regional atau network cities. Oleh karena itu, inkubasi kota kompak cerdas diharapkan dapat menjadi contoh yang dapat diduplikasi kota-kota lain, karena telah memiliki standar sebagai kota cerdas berkelanjutan. Pada tahun ini, peserta kota kompak cerdas terdiri dari 8 kota yaitu Kota Banda Aceh, Padang, Salatiga, Trenggalek, Banjarmasin, Gorontalo, Bau Bau dan Ambon. Masing-masing kota tersebut memiliki karakteristik, potensi, dan masalah yang berbeda.   Proses menuju kota kompak cerdas ini didahului dengan mengidentifikasi isu strategis kawasan perkotaan yang meliputi profil dan kondisi infrastruktur eksisting, sehingga dapat terumuskan kebutuhan infrastruktur kawasan perkotaan, serta program pembangunan infrastruktur PUPR. Untuk mengawali langkah tersebut, pada tahun 2016, menurutnya BPIW telah melakukan penyusunan road map, rencana induk, dan Detail Engineering Design (DED) taman cerdas yang menjadi inkubasi kawasan.   Untuk mewujudkan karakteristik kota cerdas berkelanjutan yang kompak dan cerdas tersebut menurut Rido instansinya mendorong kerjasama antar sektoral, baik pemerintah daerah, swasta, akademisi, serta yang terpenting adalah menjalin kerjasama dengan masyarakat.  “Koordinasi dan kemitraan ini sangat diperlukan dalam melakukan percepatan pengembangan kawasan perkotaan tersebut,” ungkap Rido. Menurut Rido, pengembangan kota cerdas berkelanjutan memiliki tujuan menciptakan ruang perkotaan yang berkualitas untuk membuat masyarakat menjadi lebih aman, sehat, sejahtera, bahagia, dan selamat. Dikatakannya,  kota cerdas berkelanjutan tersebut merupakan konsepsi kota agar dapat mengatasi dari isu perkotaan saat ini, seperti banjir, genangan air, kawasan kumuh.   Di tempat yang sama, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Besar dan Kota Baru, Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, BPIW Kementerian PUPR, Manggas Rudy Siahaan mengatakan, diselenggarakannya seminar ini bertujuan untuk menggali inovasi – inovasi perkotaan di berbagai sektor, guna mendorong motivasi dan inisiasi percepatan pengembangkan kota cerdas berkelanjutan.   Ia juga berharap, melalui acara ini dapat dirumuskan langkah – langkah tindak lanjut pengembangan kota cerdas berkelanjutan yang efektif ke depannya. Seminar yang berlangsung selama tiga hari ini menghadirkan narasumber dari perwakilan Kementerian PUPR, Kementerian Perdagangan,  dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hadir juga para perserta dari perwakilan pemerintah daerah, kementerian terkait, asosiasi dan kalangan perguruan tinggi. (ris/miq/infoBPIW)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya memperpanjang kerja sama dengan Perancis. Salah satunya melakukan penjajakan guna melanjutkan kerja sama pengembangan ecodistrik dalam mewujudkan Kota Cerdas Berkelanjutan di Indonesia. “Dalam melakukan penataan kota menuju Kota Cerdas Berkelanjutan memang membutuhkan kemitraan dengan banyak pihak. Termasuk, kemitraan dengan lembaga internasional serta negara sahabat,” ungkap Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan didampingi Sekretaris BPIW Kementerian PUPR, Dadang Rukmana saat menerima kunjungan perwakilan Greend Building Prancis, Frank Miraux di Kantor BPIW, Jakarta, (17/11). Menurut Rido, BPIW senantiasa membuka peluang kemitraan dengan berbagai pihak dalam mengembangkan kota-kota di Indonesia, agar kondisi kota-kota yang ada dapat semakin baik pada masa mendatang. Membangun kota, lanjut Rido, membutuhkan perencanaan, konsepsi, proses waktu yang tak singkat serta biaya yang tak murah. “Dengan demikian, terciptanya kemitraan dengan berbagai lembaga yang relevan menjadi semacam keharusan, agar dalam mengembangkan kota-kota dapat semakin mudah dan terwujud dengan waktu yang lebih cepat,” terangnya. Di tempat sama, Dadang Rukmana mengatakan, saat ini Perancis merupakan salah satu negara maju yang patut digandeng dalam pengembangan kota-kota di Indonesia. “Banyak hal yang perlu diadopsi dan dipelajari dari sana (Perancis,-res) terkait pengembangan kota,” ujar Dadang. Menurutnya, saat ini banyak kota-kota di Perancis  yang mengelola sistem perkotaan dengan baik. “Dimana di sana ada kota yang mampu menyuplay energi listriknya secara mandiri dengan memanfaatkan potensi energi yang ada, mulai dari biomassa, tenaga matahari, pengolahan sampah dan lainnya,” paparnya. Kemudian, lanjutnya, kerja sama yang pernah dilakukan dengan Perancis dalam pengembangan perkotaan di Indonesia bentuknya bantuan. “Dengan makin banyak kota-kota di negeri ini yang mendapat bantuan, hal itu akan membantu pemerintah dalam mengembangkan perkotaan,” terang Dadang. Perwakilan Greend Building Francis, Frank Miraux mengatakan, saat ini kerja sama yang telah dilakukan baru untuk dua kota, yakni Bandung dan Mataram. Menurutnya, Perancis dalam kerja sama pengembangan kota selalu menomorsatukan pengembangan sumber daya manusia (SDM) penghuni kota dengan menyesuaikan karakter dan nilai-nilai yang hidup di daerahnya. “Perancis melakukan program-program pengembangan perkotaan, selalu berangkat dari pengembangan SDM-nya. Sehingga, kami bersama walikotanya aktif berkampanye kepada warga untuk sama-sama menjaga dan bersama-sama memajukan kota,” terangnya. Selain itu, lanjutnya, ada juga bantuan-bantuan fisik yang diberikan dalam rangka turut menunjang pengembangan kota k earah yang lebih baik. Seperti diketahui, Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Besar dan Kota Baru, Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, BPIW Kementerian PUPR pada tahun 2016 melakukan pendampingan terhadap delapan kota untuk melakukan percepatan pengembangan Kota Cerdas Berkelanjutan.    Delapan kota itu mewakili Sumatera, Kalimantan, Selawesi, kawasan timur dan Jawa, yakni Banda Aceh, Padang, Banjarmasin, Gorontalo, Bau-bau, Ambon, Salatiga, Trenggalek. Diharapkan untuk pengembangan delapan kota tersebut dapat dilakukan kerja sama dengan Perancis.(ris/rovina/infoBPIW)